SAVOYARDSDANSLEMONDE

_{Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani soal Investasi 2025. (Foto: Okezone.com/IMG)}

 Realisasi investasi Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau tumbuh 12,7 persen secara tahunan (year on year/YoY). Capaian tersebut sejalan dengan kinerja penerimaan negara yang juga menunjukkan tren positif.

Pada periode yang sama, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, mencapai Rp2.217 triliun atau setara 89 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp300,3 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengakui masuknya investasi ke Indonesia memang belum signifikan untuk mendongkrak pendapatan negara. Sebab, banyak investasi tersebut memiliki kontrak jangka panjang karena masih memerlukan perencanaan pembangunan, tahap konstruksi, hingga akhirnya masuk ke tahap operasi.

“Investasi itu adalah komitmen jangka panjang. Memang investasi yang masuk ini ada yang kita berikan insentif. Tapi dampak dari pajak investasi juga akan tercipta, dan perekonomian juga meningkat. Jadi saya yakin ke depan akan memberikan dampak positif terhadap APBN kita,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Rosan menjelaskan, investasi yang didatangkan bukan semata-mata untuk mengerek penerimaan negara secara instan, tetapi juga mementingkan aspek penyerapan tenaga kerja. Tercatat, pada 2025 sekitar 2,7 juta tenaga kerja terserap dari realisasi investasi sepanjang tahun tersebut.

“Karena memang pajak-pajak yang tercipta dari investasi masuk ini tidak langsung pada hari H-nya, misalnya pada saat pabrik manufaktur itu mulai beroperasi,” kata Rosan.

https://uniquepatterns.com

_{Skandal gagal bayar yang menimpa platform fintech lending syariah PT Dana Syariah Indonesia (DSI).}

Skandal gagal bayar yang menimpa platform fintech lending syariah PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kini masuk radar pemantauan Istana Kepresidenan. Kasus ini mencuat setelah ribuan pemberi pinjaman (lender) melaporkan dana tertahan dengan total potensi kerugian mencapai Rp1,2 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan keterangan langsung kepada asisten khusus Presiden Prabowo Subianto terkait krisis yang melanda DSI.

“Dapat kami laporkan pada 11 November 2025 kami juga sudah menjelaskan di Komisi XI masalah ini, dan kami juga sudah melaporkan ke Istana karena kami dipanggil oleh asisten khusus Presiden mengenai hal ini,” kata Agusman dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/1/2026).

Selain melapor ke Istana, OJK juga telah memberikan penjelasan mendalam kepada Komisi XI DPR RI untuk menindaklanjuti keluhan para nasabah yang hingga kini belum mendapatkan kepastian pencairan dana.

Dalam forum yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengonfirmasi telah mengambil tindakan tegas sejak akhir tahun lalu.

PPATK membekukan puluhan rekening yang memiliki keterkaitan dengan manajemen maupun operasional PT DSI guna mencegah pelarian aset lebih lanjut.

Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Danang Tri Hartono, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pelacakan, saldo yang tersisa di rekening-rekening tersebut tergolong sangat kecil dibandingkan total klaim gagal bayar nasabah.

“Kami telah menghentikan transaksi dari PT DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025 terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar Rp4 miliar,” kata Danang.

kera4d

_{Pemerintah memperkuat keselamatan pelayaran nasional melalui survei, verifikasi dan sertifikasi kapal berbendera Indonesia.}

Pemerintah memperkuat keselamatan pelayaran nasional melalui perpanjangan kerja sama strategis dalam survei, verifikasi, dan sertifikasi kapal berbendera Indonesia. Langkah ini diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keselamatan dan keamanan pelayaran nasional melalui kolaborasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan seluruh mitra strategis.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menjelaskan perpanjangan kerja sama ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya standar keselamatan kapal nasional dan internasional secara konsisten.

Pada tahun 2026 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan perpanjangan pendelegasian kewenangan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Masyhud, Kamis (15/1/2026).

Masyhud menjelaskan bahwa pendelegasian tersebut diberikan kepada PT BKI sebagai organisasi yang telah ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama pemerintah pada kapal berbendera Indonesia. Lebih lanjut, Masyhud menyampaikan peran PT BKI sangat strategis dalam mendukung tugas pemerintah, khususnya dalam pemeriksaan dan sertifikasi kapal-kapal Indonesia yang beroperasi di pelayaran internasional.

“Kami berharap melalui kerja sama ini, kapal-kapal berbendera Indonesia dapat terus memenuhi standar keselamatan internasional dan mempertahankan posisi Indonesia dalam kategori white list Tokyo MoU, sehingga kepercayaan dunia terhadap keselamatan pelayaran nasional semakin meningkat,” tambahnya.

Kera4d

_{Gubernur Sumut Bobby}

Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya menyebabkan kerugian mencapai Rp17,4 triliun. Namun, kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana diperkirakan jauh lebih besar, yakni mencapai Rp69,47 triliun.

“Estimasi kerugian dari seluruh sektor di wilayah Sumatera Utara, mulai dari sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga lintas sektor, total kerugiannya sebesar Rp17,4 triliun. Namun, kebutuhan dana pemulihannya mencapai Rp69,47 triliun,” kata Bobby dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (15/1/2026).

Bobby menjelaskan, besarnya kebutuhan dana pemulihan tersebut disebabkan karena proses perbaikan tidak sekadar mengembalikan kondisi ke keadaan semula. Ia mencontohkan sektor infrastruktur yang mengalami kerugian sekitar Rp10,90 triliun.

“Mohon izin, ada beberapa ruas infrastruktur yang secara nilai kerugiannya sekitar Rp10,90 triliun. Namun kalau hanya diperbaiki dengan angka sebesar itu, tentu tidak cukup,” ujarnya.

_{Refly Harun Ungkap Eggi Sudjana Ditawari Proyek Triliunan Rupiah asal Minta Maaf ke Jokowi (tangkapan layar iNews)}

Pengacara Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa (Trio RRT) yakni Refly Harun mengungkapkan Eggi Sudjana sempat ditawari kubu Joko Widodo (Jokowi) proyek triliunan rupiah. Eggi dijanjikan tawaran itu dengan syarat meminta maaf ke Jokowi. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Refly Harun saat membacakan percakapan antara Eggi Sudjana dengan Benny Parapat yang dibacakan pada program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (13/1/2026). 

Awalnya, percakapan tersebut menceritakan latar belakang pertemuan antara Jokowi dengan Eggi Sudjana. 

“Bahwa BES (Bang Eggi Sudjana) benar mendatangi JKW (Jokowi) atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu,” kata Refly Harun membacakan isi pesan. 

Dalam percakapan tersebut, Eggi Sudjana ditawari perjalanan ke luar negeri hingga proyek dengan nilai fantastis. 

“Bahkan dikondisikan ke LN, -pasti luar negeri ini- dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline, proyek ya. Mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T (triliunan) itu ready,” ujarnya membacakan isi pesan. 

_{Prabowo Bertolak ke Malang Pagi Ini Usai Menginap di IKN}

Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Malang, Jawa Timur, pada Selasa (13/1/2026) pagi. Prabowo akan meresmikan SMA Taruna Nusantara di Kota Apel tersebut.

Sebelumnya, Prabowo menginap di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin (12/1/2026) malam. Ini menjadi momen perdana dirinya sebagai Presiden mengunjungi IKN dan bermalam.

Informasi ini diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyebut bahwa Presiden Prabowo menginap di IKN usai menghadiri agenda peresmian 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan Peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur.  

“Besok pagi ke kota Malang,” ungkap Seskab Teddy lewat pesan singkatnya.

Sekadar diketahui, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke IKN menggunakan helikopter kepresidenan AgustaWestland 189 (AW 189) berwarna putih.

Rombongan Prabowo tampak berangkat dari Balikpapan sekitar pukul 18.30 WITA dan tiba pukul 18.45 WITA. Setibanya di IKN, Prabowo langsung disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

_{Ilustrasi hoaks (Foto: Ist)}

 Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Aturan baru justru memperjelas batasan agar penegakan hukum lebih selektif dan tidak menjerat kebebasan berekspresi secara berlebihan.

Menurut Dosen Utama Ilmu Hukum STIK/PTIK, Irjen Umar S. Fana, anggapan bahwa penyebar hoaks kini kebal hukum adalah keliru. Menurutnya, hukum pidana Indonesia tidak dilemahkan, melainkan diarahkan menjadi lebih adil dan proporsional.

“Hukum kita tidak sedang menjadi lemah. Justru, hukum kita sedang berevolusi menjadi lebih dewasa, lebih selektif, dan—ini yang terpenting—lebih memanusiakan manusia, namun tetap garang terhadap kejahatan yang terorganisasi,” ujar Umar, Sabtu (10/1/2026).

Revisi UU ITE 2024, lanjut Umar, dilakukan untuk menjawab kritik terhadap pasal-pasal multitafsir yang selama ini rawan disalahgunakan. Pembaruan ini menegaskan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau langkah terakhir.

“Revisi UU ITE tahun 2024 hadir untuk memutus karet itu. Legislator dan pemerintah sepakat bahwa hukum pidana haruslah menjadi ultimum remedium, obat terakhit ketika cara lain sudah tidak mempan,” ujarnya.

_{Rizki Juniansyah}

Lifter Indonesia, Rizki Juniansyah, naik pangkat menjadi kapten di TNI usai meraih medali emas SEA Games 2025. Ia mengaku tak menyangka dapat kenaikan pangkat.

Rizki sebelumnya berpangkat letnan dua. Kenaikan pangkat itu didapat setelah atlet berusia 22 tahun itu meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

Kini, Rizki kembali naik pangkat menjadi kapten di TNI. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan negara atas kontribusinya dalam mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga.

“Tentunya senang dan bangga sekali, ini adalah suatu kehormatan bagi saya,” kata Rizki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Rizki mengaku tidak tahu ada apresiasi berupa kenaikan pangkat istimewa tersebut. Kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto baru memberitahunya hari ini bertepatan dengan penyerahan bonus atlet peraih medali di SEA Games 2025.

“Dan ini juga saya tadi terharu, karena memang saya juga baru hari ini dikasih tahu sama Bapak Presiden langsung bersama Bapak Panglima,” ungkapnya.

“Saya juga tidak menyangka, walaupun saya baru dilantik kemarin tanggal 27 November, saya langsung diangkat menjadi kapten karena memang dua tingkat lebih tinggi dari letnan dua,” tambah Rizki.

_{Prabowo Tak Bahas Gejolak Politik Venezuela saat Retret di Hambalang}

Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan khusus terkait gejolak politik di Venezuela dalam Retret Kabinet Merah Putih yang digelar di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Demikian diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa isu Venezuela hanya disinggung secara umum dalam konteks dinamika global dan tidak menjadi pembahasan utama dalam retret.

“Beliau hanya memberikan gambaran saja secara umum,” ujarnya saat menjawab pertanyaan awak media di sela-sela retret.

Sementara terkait sikap Indonesia atas situasi politik di Venezuela, Prasetyo menegaskan pemerintah telah menyampaikan sikap melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

Menurutnya, posisi Indonesia konsisten menghormati kedaulatan masing-masing negara. “Kan sudah disampaikan juga oleh Pak Menlu,” katanya.

^{PPP Kaltara gelar Muswil (Foto: Ist)}

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) guna mematangkan struktur kepengurusan pasca-muktamar. Selain itu, untuk mempersiapkan langkah-langkah politik ke depan.

“Muswil pada intinya membahas laporan pertanggungjawaban pengurus serta menetapkan formatur kepengurusan baru yang sudah terbentuk semalam,” ujar Ketua DPW PPP Kaltara Ismail Malassa, dikutip Minggu (4/12/2025).

Menurutnya, lebih dari 50 persen pengurus merupakan regenerasi dari kepemimpinan sebelumnya. Pihaknya mengungkapkan, tengah mempersiapkan berbagai strategi politik hingga penguatan struktur kepengurusan di tingkat wilayah.

Pasca-muktamar, formatur diberi mandat untuk menyusun kepengurusan di tingkat Provinsi. Ia menambahkan, ada lima kabupaten dan kota di Kaltara akan menyusul melalui pelaksanaan musyawarah cabang sebagai bagian dari konsolidasi struktural partai.

“DPW, DPC, PAC sampai ke tingkat desa akan dilakukan optimalisasi. Setelah muktamar, struktur ke bawah dilakukan evaluasi sebagai bentuk persiapan menghadapi Pemilu 2029,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP turut menghadiri Muswil sebagai penguatan soliditas internal partai dari bawah hingga pusat. Konsolidasi dan regenerasi kepengurusan menjadi modal utama partai dalam menghadapi pesta demokrasi mendatang. 

“Muswil ini untuk konsolidasi internal, memperkuat soliditas antar pengurus dari bawah hingga pusat,” pungkasnya.